Pemkot Bogor dan PN Bogor Luncurkan Pelayanan Sidang Keliling Terintegrasi untuk Permohonan Perubahan Data Kependudukan

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Pemerintah Kota Bogor, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berkolaborasi dengan Pengadilan Negeri Bogor untuk menghadirkan layanan Palu Sakti, yang merupakan pelayanan luar kantor persidangan keliling terintegrasi. Layanan ini diluncurkan pada Selasa, 29 April, di Aula Kantor Kecamatan Bogor Utara, untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan perubahan data diri yang memerlukan putusan pengadilan. Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dan Ketua PN Bogor, Iman Luqmanul Hakim, hadir dalam persidangan yang melibatkan empat warga yang mengajukan permohonan perubahan data, seperti perubahan nama. Proses ini dirancang agar lebih ramah dan tidak menakutkan bagi masyarakat, dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam administrasi kependudukan. Selain itu, PN Bogor juga menyediakan saluran aduan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warga. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang telah dilakukan pada tahun 2023, dan diharapkan dapat mengurangi ketakutan masyarakat terhadap proses pengadilan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Pelayanan luar kantor persidangan keliling terintegrasi (palu sakti) dianggap sebagai langkah inovatif yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan perubahan data diri. Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pengadilan untuk menciptakan sistem administrasi yang ramah warga. Proses yang lebih mudah dan cepat dalam pengajuan perubahan data diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi semua warga. Dari sisi Konservatif: Pengadilan Negeri Bogor menunjukkan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang tidak menakutkan bagi masyarakat. Ketua PN Bogor, Iman Luqmanul Hakim, menekankan bahwa layanan ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara permohonan dengan cara yang lebih terbuka dan ramah. Selain itu, adanya saluran aduan untuk warga menunjukkan upaya pengadilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan kompensasi jika terjadi keterlambatan dalam layanan.