Tantangan dan Persiapan Kesiapan Infrastruktur untuk Penerapan E-Voting dalam Pemilu di Indonesia

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Wacana penerapan e-voting untuk pemilihan umum di Indonesia, termasuk pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah, menjadi perbincangan hangat pada 6 Mei 2025. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, sebelum sistem ini diterapkan. Ia menyebutkan bahwa tantangan utama meliputi kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur digital yang belum merata, dan kesepakatan politik dari semua peserta pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Afifuddin, juga menegaskan perlunya persiapan tambahan dan simulasi sebelum e-voting dapat dilaksanakan. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengingatkan bahwa infrastruktur, seperti pasokan listrik, harus diperkuat, terutama di daerah yang sering mengalami pemadaman. Meskipun e-voting telah berhasil diterapkan dalam pemilihan kepala desa di 1.910 desa sejak 2013, tantangan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini tetap menjadi perhatian. Usulan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu, namun harus disiapkan dengan matang agar tidak merusak kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Wacana penerapan e-voting untuk pemilihan umum, termasuk pilpres dan pilkada, dianggap sebagai langkah maju yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih, terutama generasi muda. Pihak yang mendukung berargumen bahwa sistem ini telah terbukti berjalan lancar dalam pemilihan kepala desa dan dapat mengurangi biaya pemilu. Ada penekanan pada pentingnya digitalisasi dalam proses pemilu untuk menciptakan efisiensi dan transparansi. Dari sisi Konservatif: Terdapat kekhawatiran mengenai kesiapan infrastruktur dan keamanan data jika e-voting diterapkan. Pihak KPU menekankan perlunya persiapan yang matang dan simulasi sebelum penerapan, serta mengingatkan bahwa infrastruktur listrik yang tidak merata di beberapa daerah dapat menjadi masalah. Ada juga perhatian terhadap aspek rahasia pemilu dan potensi manipulasi data, yang menjadi alasan untuk mempertimbangkan kembali penggunaan sistem tradisional.