Mutasi Mendadak Dokter Piprim dari RSCM ke RS Fatmawati: Kontroversi dan Prosedur yang Dipertanyakan

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim B. Yanuarso, mengalami mutasi mendadak dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Fatmawati (RSF) pada bulan Mei 2025. Piprim mengklaim bahwa mutasi ini merupakan hukuman karena penentangannya terhadap pengambilalihan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia, dan bukan bagian dari kebijakan organisasi yang disebut sebagai "tour of duty" oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ia menyoroti bahwa mutasi ini mengancam nasib pasien dan murid-muridnya, karena RSF bukan merupakan rumah sakit pendidikan. Piprim juga menegaskan bahwa tidak ada pemberitahuan resmi atau dialog terkait mutasi tersebut, yang melanggar prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ia merasa bahwa tindakan ini diskriminatif, mengingat prestasi kinerjanya yang baik selama dua tahun terakhir. Direktur Utama RSCM, dr. Supriyanto Dharmoredjo, menyatakan bahwa keputusan mutasi adalah kewenangan Kemenkes dan bertujuan untuk pemerataan kompetensi rumah sakit.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Dokter Piprim B. Yanuarso menegaskan bahwa mutasi yang dialaminya adalah bentuk hukuman dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena menentang pengambilalihan Kolegium. Ia mengkritik keputusan ini sebagai tidak berdasar dan merugikan pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien dan murid-muridnya. Piprim juga mengungkapkan bahwa banyak dokter lain yang mengalami nasib serupa, menunjukkan adanya pola sistematis dalam tindakan Kemenkes yang dianggap tidak adil. Dari sisi Konservatif: Direktur Utama RSCM, dr. Supriyanto Dharmoredjo, menegaskan bahwa keputusan rotasi Piprim adalah kewenangan Kemenkes dan merupakan bagian dari kebijakan organisasi untuk pemerataan kompetensi rumah sakit. Ia menyatakan bahwa mutasi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, dengan menekankan pentingnya tour of duty dalam konteks pemerataan pelayanan.