MKD DPR Segera Panggil Ahmad Dhani Terkait Dua Laporan Pelanggaran Etik dan Ucapan Seksis

Date: 2025-05-07

Category: Korupsi

Rangkuman Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sedang memeriksa dua laporan terhadap anggota Komisi X, Ahmad Dhani, terkait dugaan pelanggaran etik. Pemeriksaan ini berlangsung pada Selasa, 6 Mei 2025, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta. Dua pelapor, Joko Priyoski dan Rayen Pono, mengajukan laporan atas pernyataan Dhani yang dianggap rasis dan seksis, serta penghinaan terhadap marga Pono. Joko melaporkan pernyataan Dhani yang dianggap mengandung unsur rasis saat rapat dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), di mana Dhani menyebutkan istilah yang dianggap menyinggung. Sementara itu, Rayen Pono mengklaim bahwa Dhani telah merendahkan martabat marga Pono dengan memplesetkan namanya menjadi "porno". MKD berencana memanggil Ahmad Dhani untuk memberikan klarifikasi secepatnya, dengan harapan proses ini dapat diselesaikan dengan baik dan cepat.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Dalam laporan ini, terdapat penekanan pada dugaan ucapan rasis dan seksis yang disampaikan oleh Ahmad Dhani, yang dianggap melukai perasaan masyarakat. Pelapor, Joko Priyoski, menyoroti pernyataan Dhani yang menyebutkan "mata bule" dan "rambut pirang" dalam konteks rapat, yang dianggap tidak pantas. Selain itu, ada perhatian terhadap penghinaan terhadap marga Pono, yang merupakan marga yang dihormati di Nusa Tenggara Timur, menunjukkan pentingnya menghargai keberagaman dan sensitivitas budaya. Dari sisi Konservatif: Dalam perspektif ini, fokus utama adalah pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Ahmad Dhani. Wakil Ketua MKD, Agung Widyantoro, menegaskan pentingnya mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan. Ada penekanan pada keinginan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan baik, serta pengakuan terhadap nilai-nilai marga Pono yang dihormati di NTT, menunjukkan bahwa ada upaya untuk menjaga integritas dan reputasi individu dalam konteks hukum.