Kebijakan Harga Patokan Mineral dan Larangan Ekspor Dorong Hilirisasi Bauksit di Indonesia

Date: 2025-05-07

Category: Bisnis

Rangkuman Kebijakan Harga Patokan Mineral (HPM) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri mineral, khususnya bauksit. Pada bulan Juni 2023, pemerintah memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri. Fahmi Radhi, seorang pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa kebijakan ini menciptakan disinsentif bagi pelaku usaha untuk mengekspor bahan mentah dan mendorong mereka berinvestasi dalam pembangunan smelter. Tri Winarno, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, menegaskan bahwa semua smelter, baik yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin usaha industri (IUI), harus membeli bauksit sesuai dengan HPM. Meskipun ada keluhan dari penambang mengenai HPM yang dianggap terlalu rendah, pemerintah berupaya menemukan keseimbangan yang tepat. Produksi bauksit nasional mengalami penurunan dari 31,8 juta ton pada 2022 menjadi 16,8 juta ton pada 2024, yang dipicu oleh larangan ekspor dan penetapan HPM. Pemerintah optimis bahwa dengan adanya proyek hilirisasi baru, produksi bauksit akan meningkat kembali.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Kebijakan harga patokan mineral (HPM) dianggap sebagai langkah strategis untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri. Pengamat ekonomi menekankan bahwa larangan ekspor bijih bauksit dan penetapan HPM bertujuan untuk menciptakan disinsentif bagi pelaku usaha agar berinvestasi dalam industri pengolahan, seperti smelter. Ini dianggap sebagai amanat konstitusi dan bukan kebijakan mendadak, dengan harapan dapat memperkuat industri pengolahan mineral nasional yang mandiri dan berdaya saing global. Dari sisi Konservatif: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa semua pembelian bauksit harus sesuai dengan HPM, tanpa memandang jenis izin yang dimiliki smelter. Ada kekhawatiran dari penambang mengenai HPM yang dianggap terlalu rendah, dan kementerian berusaha mencari titik tengah agar tidak merugikan kedua belah pihak. Penurunan produksi bauksit di tahun-tahun terakhir dihubungkan dengan larangan ekspor, dan pemerintah optimis bahwa proyek hilirisasi baru akan meningkatkan produksi di masa depan.