"Analisis Proyek Strategis Nasional: Tantangan Korupsi dan Realisasi Infrastruktur di Bandara Kertajati"

Date: 2025-05-07

Category: Bisnis

Rangkuman Bandara Kertajati, yang dibangun antara tahun 2015 hingga 2018 dengan biaya Rp 2,6 triliun, direncanakan untuk melayani antara 5,6 juta hingga 12 juta penumpang per tahun hingga 2024, dan mencapai 29,3 juta penumpang pada tahun 2032. Namun, kenyataannya, bandara ini masih sepi dan tidak mencapai target penumpang. Pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk Bandara Kertajati, merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dengan total investasi mencapai Rp 6.246 triliun untuk 233 proyek. Meskipun ada kemajuan dalam pembangunan infrastruktur, terdapat indikasi korupsi yang mengkhawatirkan, di mana 36,67 persen anggaran proyek PSN diduga masuk ke kantong pribadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai respons Aparat Penegak Hukum terhadap temuan tersebut. Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana menggelar Pemilu Raya untuk memilih ketua umum secara langsung dengan konsep "Satu Anggota Satu Suara", yang bertujuan untuk menciptakan partai yang terbuka dan dimiliki oleh semua anggota, bukan oleh keluarga atau elite tertentu. Pemilu Raya ini akan dilaksanakan pada Juli 2025 di Kota Solo, dengan sistem pemilihan yang menggunakan e-vote.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi anggota dalam pemilihan ketua umum melalui konsep 'Satu Anggota Satu Suara'. Ini menunjukkan komitmen PSI untuk menjadi partai yang dimiliki oleh semua anggotanya, bukan oleh keluarga atau elit tertentu. Transformasi politik ini diharapkan dapat menarik minat anak muda untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah politik, menciptakan tradisi politik baru yang lebih inklusif. Dari sisi Konservatif: Pembangunan infrastruktur di Indonesia selama pemerintahan Jokowi dianggap sebagai langkah strategis yang signifikan, dengan banyak proyek yang dilaksanakan secara besar-besaran. Namun, terdapat keprihatinan mengenai indikasi korupsi dalam proyek-proyek tersebut, di mana hampir 37% anggaran proyek Strategis Nasional diduga masuk ke kantong pribadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan anggaran publik.