Usulan Solo Menjadi Daerah Istimewa: Tantangan Sejarah dan Efisiensi Anggaran

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Rencana untuk menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta kembali mencuat, dengan dukungan dari berbagai pihak yang menganggap bahwa kota ini layak mendapatkan status tersebut karena sejarah dan budayanya yang kaya. Pada 28 April 2025, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Armand Suparman, menyatakan bahwa penetapan daerah istimewa akan meningkatkan pengeluaran negara, terutama di tengah kondisi anggaran yang tidak stabil. Sementara itu, pemerintah dan DPR menegaskan perlunya kajian mendalam sebelum mengambil keputusan, mengingat potensi kecemburuan sosial dari daerah lain. Di sisi lain, ratusan mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Jakarta mengalami kerusakan akibat ketiadaan suku cadang, yang berdampak pada penurunan pendapatan parkir dari Rp 18 miliar menjadi Rp 8,9 miliar pada tahun 2024. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berupaya mengganti mesin yang rusak dengan perangkat baru dari dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor. Kedua isu ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan anggaran dan infrastruktur di Indonesia, serta kebutuhan untuk mempertimbangkan aspek sejarah dan budaya dalam pengambilan keputusan politik.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Rencana Solo untuk menjadi Daerah Istimewa Surakarta diangkat sebagai upaya untuk mengembalikan hak sejarah yang telah direnggut. Artikel menekankan bahwa permintaan ini bukan sekadar nostalgia, melainkan sebuah pengakuan hukum terhadap kekhususan sejarah, budaya, dan sosial daerah tersebut. Ada penekanan pada pentingnya prosedur legislasi formal untuk mengakui keistimewaan, yang seharusnya menjadi hak yang diakui oleh negara. Dari sisi Konservatif: Rencana pembentukan Daerah Istimewa Surakarta dianggap tidak sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran yang diusung pemerintah pusat. Ada kekhawatiran bahwa status keistimewaan akan meningkatkan pengeluaran negara dan memicu kecemburuan antardaerah. Artikel menyoroti perlunya kajian mendalam sebelum menetapkan sebuah daerah sebagai daerah istimewa, serta menyatakan bahwa pemerintah dan DPR tidak ingin terburu-buru dalam merespons usulan tersebut.