Inisiatif Dedi Mulyadi untuk Hak Anak dan Pembentukan Direktorat Jenderal Baru Kemenag dalam Pendidikan dan Kontra Radikalisme

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mengambil langkah berani di awal masa pemerintahannya dengan membongkar tempat wisata yang dianggap tidak sesuai peruntukannya di Puncak, Bogor, untuk mencegah bencana seperti banjir. Ia juga melarang studi wisata ke luar provinsi dan mengeluarkan edaran terkait pelarangan wisuda, yang memicu perdebatan dengan siswa seperti AC, yang merasa haknya untuk berekspresi terancam. Mulyadi berargumen bahwa biaya kegiatan tersebut memberatkan orangtua siswa di tengah kondisi ekonomi sulit, dengan data menunjukkan 3,89 juta orang miskin di Jawa Barat. Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) di bawah Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i berencana membentuk empat direktorat jenderal baru, termasuk Ditjen Kontra Radikalisme dan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), untuk meningkatkan pendidikan dan menangkap peluang kebijakan pemerintah. Transformasi madrasah juga direncanakan untuk menciptakan generasi yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman, dengan penekanan pada pendidikan kejuruan dan program studi baru seperti Manajemen Pesantren dan Industri Halal.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal yang tersedia. Dari sisi Konservatif: Kementerian Agama (Kemenag) akan membentuk empat direktorat jenderal baru, termasuk Ditjen Kontra Radikalisme dan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menekankan pentingnya transformasi madrasah dan pengembangan program studi baru seperti Manajemen Pesantren dan Industri Halal. Rencana ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta membuka lapangan kerja melalui keahlian praktis.