"Isu Pekerja Migran Ilegal ke Arab Saudi dan Penyerahan Dokumen Skandal PDI-P"

Date: 2025-05-07

Category: Pemerintahan

Rangkuman Pada tanggal 25 April 2025, Connie Rahakundini Bakrie menyerahkan kembali "dokumen Rusia" kepada Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P, setelah dokumen tersebut disimpan di Rusia. Dokumen ini, yang sebelumnya dititipkan oleh Sekjen PDI-P Hasto, berisi video dan informasi terkait dugaan skandal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi negara. Guntur Romli, juru bicara PDI-P, menyatakan bahwa dokumen tersebut mencakup bukti kriminalisasi terhadap mantan calon presiden Anies Baswedan. Hasto, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap, berencana mengungkap isi dokumen tersebut sebagai bentuk perlawanan. Di sisi lain, pada 29 April 2025, anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkapkan keprihatinan atas keberangkatan 183.000 pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Arab Saudi, meskipun ada moratorium yang diberlakukan sejak 2011. Nurhadi menilai ada kebobolan serius dalam sistem pengawasan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyebabkan banyak pekerja tidak terlindungi. Menteri P2MI, Abdul Karding, mengonfirmasi bahwa meskipun moratorium ada, pekerja migran tetap berangkat secara ilegal, menyoroti perlunya perhatian pemerintah dalam melindungi tenaga kerja Indonesia.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal. Dari sisi Konservatif: Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menilai bahwa Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Atase Ketenagakerjaan di Arab Saudi telah mengalami kebobolan serius karena ratusan ribu pekerja migran Indonesia berangkat secara ilegal meskipun ada moratorium. Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan dan menekankan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran adalah kewajiban negara yang harus dijalankan dengan serius. Nurhadi juga mengingatkan bahwa setiap tahun ada puluhan ribu pekerja yang berangkat secara ilegal, yang menunjukkan adanya sistem yang lemah dalam pengawasan.