Pemerintah Jakarta Tindak Penunggak Pajak Kendaraan Sambil Menunggu Pengesahan Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Pemerintah Provinsi Jakarta, di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, berencana untuk menindak tegas penunggak pajak kendaraan bermotor dengan mengejar mereka hingga ke rumah. Pada acara Halal Bihalal PWNU Jakarta pada 27 April 2025, Pramono menegaskan bahwa tidak akan ada program pemutihan pajak dan menyebutkan bahwa mayoritas penunggak adalah pemilik mobil kedua atau ketiga yang seharusnya memenuhi kewajiban pajaknya. Sementara itu, Komisi II DPR menunggu pengesahan dua peraturan pemerintah (PP) terkait pembentukan daerah otonomi baru (DOB) setelah moratorium yang diberlakukan sejak 2014. Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa fokus saat ini adalah pada dua PP tersebut untuk mencapai keseimbangan dalam penataan daerah. Hingga April 2025, terdapat 330 usulan pembentukan DOB, termasuk 42 usulan provinsi dan 252 kabupaten, yang menjadi bahan diskusi di kalangan anggota DPR.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal. Dari sisi Konservatif: Pemerintah Provinsi Jakarta, di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas penunggak pajak kendaraan bermotor. Pramono menyatakan bahwa tidak akan ada program pemutihan pajak dan akan mengejar penunggak hingga ke rumah mereka. Ia menyoroti bahwa mayoritas penunggak adalah pemilik mobil kedua atau ketiga, yang dianggap tidak layak menerima keringanan pajak. Pramono menekankan pentingnya kewajiban pajak bagi mereka yang telah menikmati fasilitas publik, dan menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan lebih memprioritaskan bantuan kepada masyarakat kurang mampu.