PSI Terapkan "Satu Anggota Satu Suara" untuk Pemilihan Ketum, MK Gugurkan Gugatan Penambahan Syarat Tes Capres-Cawapres

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar Pemilu Raya pada Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah, untuk memilih ketua umum secara langsung dengan sistem "Satu Anggota Satu Suara". Pemilu ini bertujuan menunjukkan bahwa PSI bukan partai milik keluarga atau elite tertentu, melainkan partai yang dimiliki oleh semua anggotanya. Dalam konteks lain, gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, di mana empat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menguji Pasal 23 huruf c yang melarang rangkap jabatan menteri sebagai pengurus partai politik. Mereka berargumen bahwa praktik ini merusak mekanisme check and balances dan integritas demokrasi. Di sisi lain, terdapat laporan mengenai 183.000 pekerja migran Indonesia yang berangkat secara ilegal ke Arab Saudi, meskipun ada moratorium yang diberlakukan sejak 2011, menunjukkan adanya kebobolan dalam sistem pengawasan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah menggugurkan gugatan yang meminta penambahan syarat tes akademik dan IQ untuk calon presiden dan wakil presiden, karena pemohon tidak hadir dalam sidang.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal yang tersedia. Dari sisi Konservatif: Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggugurkan gugatan yang meminta penambahan syarat tes IQ dan akademik untuk calon presiden dan wakil presiden. Gugatan ini dinyatakan gugur karena pemohon tidak hadir dalam sidang dan tidak memberikan keterangan. MK menekankan pentingnya kehadiran pemohon dalam proses hukum, dan keputusan ini menunjukkan bahwa syarat tambahan yang diusulkan, seperti tes pemahaman konstitusi dan pengalaman kepemimpinan, tidak diterima. Keputusan ini mencerminkan sikap tegas MK dalam menegakkan prosedur hukum yang ada.