Pembahasan Kembali RUU PPRT dan RUU Pengelolaan Ruang Udara oleh DPR untuk Segera Disahkan Menjadi UU

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Sebanyak 7.926 calon jemaah haji asal Jakarta akan diberangkatkan ke Tanah Suci mulai 1 Mei 2025, dengan pengukuhan 120 petugas haji oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada 29 April 2025. Pemberangkatan ini dibagi dalam 19 kelompok terbang, dan petugas haji diharapkan memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Di sisi lain, Menteri Hukum Supratman Andi Agta menekankan urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara yang sedang dibahas di DPR, dengan alasan perlunya payung hukum untuk mengatasi pelanggaran oleh pesawat asing dan pengaturan penggunaan drone. RUU ini diharapkan dapat disahkan segera untuk mengelola ruang udara Indonesia secara efektif. Selain itu, terdapat isu serius terkait 183.000 pekerja migran Indonesia yang berangkat secara ilegal ke Arab Saudi, meskipun ada moratorium, yang menunjukkan adanya kebobolan dalam sistem pengawasan. Di Jakarta, ratusan mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) mengalami kerusakan akibat ketiadaan suku cadang, yang berdampak pada penurunan pendapatan parkir. Terakhir, DPR berencana membahas RUU Perampasan Aset setelah menyelesaikan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ditargetkan rampung pada akhir 2025.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Harapan untuk mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kembali muncul dengan pembahasan ulang oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, menekankan pentingnya penyusunan ulang draf agar lebih relevan dengan kondisi saat ini dan mengundang masukan dari publik, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil. Komitmen untuk menyelesaikan RUU ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perlindungan pekerja rumah tangga yang selama ini terabaikan. Dari sisi Konservatif: DPR RI telah membentuk Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara, yang dianggap penting untuk pengelolaan ruang udara Indonesia demi kepentingan bangsa. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyerahkan daftar inventarisasi masalah kepada DPR, menekankan urgensi penyelesaian RUU ini dalam periode saat ini untuk memastikan pengelolaan yang maksimal.