Pramono Anung Terapkan Kebijakan Wajib Transportasi Umum untuk ASN dan Tanggapan Polri Terhadap Koreksi Pasal-pasal Karet UU ITE

Date: 2025-05-07

Category: Korupsi

Rangkuman Pada tanggal 29 April 2025, Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, merespons sebutan "Gubernur Konten" yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR. Dedi menjelaskan bahwa konten videonya yang viral telah mengurangi anggaran iklan Pemprov Jawa Barat dari Rp 50 miliar menjadi hanya Rp 3 miliar. Dalam konteks lain, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang mengoreksi beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyatakan bahwa istilah "kerusuhan" dalam konteks digital tidak dapat dianggap sebagai delik pidana, dan bahwa pasal yang menyerang kehormatan tidak berlaku untuk lembaga pemerintah atau korporasi. Putusan ini dianggap sebagai langkah positif untuk kebebasan berpendapat di Indonesia. Di Jakarta, Gubernur Pramono Anung mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu, dan ia berkomitmen untuk menjadi contoh dengan menggunakan transportasi umum meskipun menghadapi kendala akses. Sementara itu, PDI-P menyoroti perlunya Kementerian HAM untuk lebih aktif dalam melindungi hak-hak korban pelanggaran HAM, khususnya dalam kasus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU ITE dianggap sebagai langkah positif dalam melindungi kebebasan berekspresi. Artikel ini menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang harus dilindungi, dan MK mengoreksi pemaknaan norma yang selama ini digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap lembaga publik. Penegasan bahwa istilah "kerusuhan" hanya mencakup gangguan di ruang fisik menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi yang lebih luas. Dari sisi Konservatif: "there are no conservative perspectives."