Kementerian Hukum dan HAM Awasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Sirkus OCI

Date: 2025-05-07

Category: Korupsi

Rangkuman TNI Angkatan Darat siap membina siswa bermasalah di barak militer sebagai respons terhadap ide Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin menerapkan pendidikan karakter ala militer bagi pelajar nakal. Program ini akan dimulai secara bertahap di daerah rawan dan melibatkan kesepakatan antara sekolah, orangtua, Pemprov Jabar, dan Kodam III/Siliwangi. Siswa yang terlibat tawuran, geng motor, atau sulit dibina oleh orang tua akan menjadi prioritas. Di barak militer, mereka akan mendapatkan pembinaan yang berfokus pada penguatan karakter, pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, dan pelatihan kedisiplinan. Sementara itu, Kementerian HAM berkomitmen untuk mengawal penyelesaian kasus pelanggaran HAM terhadap mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI), yang mengadukan pengalaman pahit mereka, termasuk kekerasan dan eksploitasi. Mereka juga sedang mempersiapkan gugatan praperadilan terkait penghentian penyidikan kasus yang dilaporkan pada tahun 1997. Dalam konteks ini, PDI-P menyoroti perlunya Kementerian HAM untuk lebih aktif dalam melindungi hak-hak korban.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDI-P, Marinus Geameny, menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak para korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Oriental Circus Indonesia (OCI). Ia menekankan perlunya Kementerian HAM untuk membangun jalur komunikasi langsung dengan masyarakat agar fungsi kementerian dapat dirasakan secara nyata. Marinus juga mengingatkan bahwa meskipun Kementerian HAM populer, pemahaman masyarakat tentang manfaat konkret yang bisa diberikan masih rendah. Ia menuntut transparansi dalam penggunaan anggaran kementerian dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari sisi Konservatif: Tidak ada perspektif konservatif yang tersedia.