Remaja Ditindak karena Menggunakan Mobil Berpelat Asing dan Pria Divonis 16 Tahun Penjara atas Peredaran Narkoba di Pandeglang

Date: 2025-05-07

Category: Kejahatan

Rangkuman Pada tanggal 29 April 2025, Pengadilan Negeri Pandeglang menjatuhkan vonis 16 tahun penjara kepada Hejri Pazal karena terlibat dalam peredaran narkotika golongan I, dengan denda Rp 1 miliar yang dapat diganti dengan kurungan 3 bulan jika tidak dibayar. Hejri terbukti mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari seorang DPO dan mengantarkannya kepada penerima, dengan total barang bukti 85,82 gram sabu dan 296 butir inex. Di tempat lain, seorang remaja di Serpong ditindak oleh polisi karena menggunakan pelat nomor kendaraan asing yang tidak sesuai aturan saat berkendara di Jalan Letnan Sutopo. Pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM, sehingga dikenakan tilang dan STNK disita. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi tudingan intervensi dalam kasus Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), menyatakan bahwa dirinya justru sering diintervensi saat mengusut kasus tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan dukungannya terhadap wacana revisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan jika itu untuk kebaikan masyarakat, dan menegaskan perlunya penertiban terhadap ormas yang terlibat dalam tindakan premanisme. Terakhir, Prabowo Subianto menegur jajaran direksi BUMN dalam acara town hall meeting, berharap BUMN dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: terdapat penekanan pada tindakan penegakan hukum yang dianggap tidak adil, dengan fokus pada kebebasan individu dan hak asasi manusia. Namun, tidak ada perspektif liberal yang jelas dalam artikel yang diberikan. Dari sisi Konservatif: artikel menyoroti tindakan tegas polisi terhadap pelanggaran hukum, dengan penekanan pada pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Tindakan remaja yang menggunakan pelat nomor asing untuk gaya-gayaan dianggap sebagai pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti, dan penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera.