Usulan Pembubaran DKPP dan Peningkatan Gugatan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilu

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tetap beroperasi normal setelah Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala PCO pada 21 April 2025. Pengunduran diri tersebut disampaikan melalui surat kepada Presiden Prabowo Subianto dan diterima oleh Menteri Sekretaris Negara serta Sekretaris Kabinet. Noudhy Valdryno, juru bicara PCO, menghormati keputusan Hasan dan mengapresiasi kontribusinya selama menjabat sejak Agustus 2024. Di sisi lain, jumlah gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada meningkat dari enam menjadi 13, dengan Ketua KPU, Afifuddin, menyatakan bahwa pihaknya telah mengantisipasi hal tersebut dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu untuk menyiapkan jawaban. Dalam konteks lain, DKPP menegaskan bahwa putusan pelanggaran etik tidak dapat mengubah hasil Pilkada, dan Ketua DKPP, Heddy Lugito, menyerahkan usulan pembubaran lembaganya kepada pembentuk undang-undang. Sementara itu, di Kabupaten Banggai, hakim konstitusi mempertanyakan sumbangan Rp 100 juta yang dituduhkan dalam sidang PSU, menyoroti isu transparansi dalam proses pemilu.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) semakin meningkat, dengan Ketua KPU menekankan pentingnya antisipasi dan koordinasi dengan penyelenggara pemilu. Ada perhatian khusus terhadap syarat pencalonan kepala daerah, dan KPU daerah diharapkan menyiapkan bukti yang kuat untuk menghadapi gugatan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Dari sisi Konservatif: Ketua KPU, Afifuddin, menyatakan bahwa pihaknya telah siap menghadapi gugatan yang bertambah, dengan menegaskan bahwa proses sidang yang sedang berjalan tidak akan terganggu. Ia menekankan perlunya jawaban yang maksimal dari KPU daerah terkait gugatan, serta pentingnya memisahkan isu mekanisme penyelenggaraan dari hal lainnya. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis dalam menangani masalah hukum yang muncul.