"Menanggulangi Perundungan dan Pemerkosaan di Pendidikan Kedokteran: Tanggung Jawab dan Sistem Baru Kemenkes"

Date: 2025-05-07

Category: Korupsi

Rangkuman Pada tanggal 29 April 2025, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan komitmennya untuk menangani kasus perundungan dan pelecehan seksual di dunia kedokteran, khususnya dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Budi menjelaskan bahwa Kemenkes telah membekukan surat tanda registrasi (STR) dokter yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, termasuk dokter Priguna Anugerah yang diduga memperkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan dokter di Garut yang melecehkan pasien. Budi menekankan pentingnya sistem pendidikan yang lebih baik untuk mencegah bullying, dengan melibatkan umpan balik dari junior kepada senior dalam proses kelulusan. Selain itu, Komisi II DPR juga memanggil sejumlah gubernur untuk membahas pengawasan dana APBN dan kinerja BUMD, serta menyoroti pentingnya tindakan tegas terhadap travel haji nakal. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, berencana meluncurkan enam rute baru Transjabodetabek untuk meningkatkan akses transportasi umum, sementara kasus pencurian pelat besi di kolong tol dekat Jakarta International Stadium diungkapkan oleh polisi, yang menyatakan bahwa pelaku melakukan pencurian karena kebutuhan ekonomi.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Uya Kuya menekankan pentingnya pembentukan satgas anti-perundungan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk menangani banyaknya kasus bullying yang terjadi. Ia mengusulkan kolaborasi dengan kepolisian dan lembaga lain untuk mengusut pemerasan yang sering terjadi bersamaan dengan bullying, menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan para junior di lingkungan pendidikan kedokteran. Dari sisi Konservatif: Uya Kuya mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kasus bullying dan pemerasan yang merugikan mahasiswa PPDS, dengan menekankan perlunya tindakan tegas dari Kemenkes dan penegak hukum. Ia menyebutkan angka pengaduan yang tinggi dan menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif dapat memberikan efek jera, serta pentingnya transparansi dalam menangani kasus-kasus ini.