IIF Perkuat Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan dan Dewas KPK Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Etik Penyidik KPK

Date: 2025-05-07

Category: Bisnis

Rangkuman Ketua majelis hakim pembebas Ronald Tannur, Erintuah Damanik, menyindir hakim Heru Hanindyo yang tidak mengakui menerima suap dari pengacara Ronald, Lisa Rachmat, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 29 April 2025. Erintuah menilai bahwa keterangan Lisa yang berubah-ubah dan ketidakkooperatifan Heru menghambat proses pembuktian. Ia mengungkapkan bahwa Heru menerima suap pada 10 Juni 2024, namun mengklaim tidak berada di Surabaya saat penggeledahan pada 23 Oktober 2024, di mana uang suap ditemukan. Erintuah dan hakim lainnya, Mangapul, mengakui menerima suap, tetapi menegaskan bahwa hal itu tidak mempengaruhi keputusan untuk membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan. Dalam kasus ini, jaksa menuntut Erintuah dengan hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp 750 juta terkait suap Rp 1 miliar dan SGD 308 ribu yang diterima oleh tiga hakim. Sementara itu, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus pada proyek yang ramah lingkungan dan sosial. IIF menyediakan berbagai skema pembiayaan dan konsultasi untuk memastikan keberlanjutan proyek infrastruktur. Selain itu, kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan klarifikasi kepada Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik oleh penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti, yang diduga melakukan tindakan tidak etis saat mendampingi Hasto dalam pemeriksaan. Terakhir, terdapat informasi mengenai hoaks terkait undian berhadiah dari aplikasi DIGI Bank BJB, di mana pendaftaran tidak dilakukan melalui tautan yang disebarkan di media sosial, melainkan melalui penukaran poin di aplikasi tersebut.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal yang tersedia. Dari sisi Konservatif: Kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Johannes Tobing, memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran etik oleh penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti. Tobing menekankan bahwa mereka telah melaporkan pengaduan ini sejak Juni tahun lalu dan menyatakan bahwa Rossa berbohong saat mendekati Kusnadi. Ketua Dewas KPK, Gusrizal, mengonfirmasi bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti dan meminta tanggapan dari Rossa. Dalam konteks persidangan, Erintuah Damanik menyindir hakim Heru Hanindyo yang tidak mengakui penerimaan suap, menyoroti ketidakkooperatifan dan keterangan saksi yang berubah-ubah. Damanik menilai bahwa alasan yang diberikan Heru tidak masuk akal dan menekankan pentingnya pengakuan untuk mengungkap kebenaran dalam perkara ini.