Dukungan Kemendagri untuk Program Tiga Juta Rumah dan Penyelidikan Kasus Begal di Bogor

Date: 2025-05-07

Category: Pemerintahan

Rangkuman Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, pada akhir April 2025, dan menemukan boks kontainer berisi uang tunai ratusan miliar rupiah serta puluhan kilogram emas. Penemuan ini terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Zarof, yang sebelumnya ditangkap karena diduga terlibat dalam pengurusan vonis bebas untuk Gregorius Ronald Tannur. Zarof didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 915 miliar dan 51 kg emas selama menjabat di MA. Dalam penggeledahan tersebut, tim Kejagung juga menyita 14 handphone dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang diadakan pada 29 April 2025, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menekankan pentingnya sinergi antara kementerian dan pemerintah daerah untuk menyukseskan program ini. Di sisi lain, Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan 300 hotel di Mekkah dan Madinah untuk jemaah haji Indonesia yang akan berangkat pada 2 Mei 2025, dengan layanan transportasi dan konsumsi yang telah direncanakan untuk mendukung kelancaran ibadah haji.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal. Dari sisi Konservatif: Kementerian Agama menyiapkan 300 hotel di Mekkah dan Madinah untuk menyambut jemaah haji pada tahun 2025. Direktur Layanan Haji Luar Negeri menegaskan bahwa 205 hotel di Mekkah dan 95 hotel di Madinah telah siap, dengan jarak maksimum 4,5 kilometer dari Masjidil Haram untuk memudahkan ibadah. Selain akomodasi, layanan transportasi juga disediakan untuk memfasilitasi jemaah haji, termasuk bus shalawat dan transportasi antar kota. Kesiapan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi telah dipastikan oleh pihak Kemenag sesuai arahan Menteri Agama.