Pemprov Kaltara Kolaborasi dengan Perusahaan Swasta untuk Perbaikan Jalan Tanjung Selor-Tanah Kuning

Date: 2025-05-07

Category: Transportasi

Rangkuman Pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan, termasuk 3.000 pekerja di sektor UMKM dan ojek, serta 1.800 petugas syara yang direncanakan dilindungi pada Mei 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat kecil dan memastikan akses terhadap jaminan sosial melalui program Kampung Bahagia. Di Kalimantan Utara, pemerintah provinsi memfasilitasi perbaikan jalan Tanjung Selor-Tanah Kuning dengan kolaborasi perusahaan swasta, di mana lima perusahaan berkomitmen untuk membantu perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Proyek ini diharapkan selesai pada akhir semester I 2025. Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto fokus pada pemulihan warga Gaza pascaperang, dengan perhatian khusus pada anak-anak dan profesional yang perlu dibebaskan dari trauma. Di Jakarta, sebuah keluarga yang dijanjikan pergi ke Batam terpaksa telantar di Pelabuhan Tanjung Priok karena kapal yang ditunggu baru akan tiba pada 2 Mei 2025. Petugas kepolisian setempat memberikan bantuan transportasi dan biaya untuk memastikan keluarga tersebut kembali ke rumah dengan selamat.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Pemerintah Kota Jambi berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas jaminan sosial bagi pekerja rentan, termasuk mereka yang bekerja di sektor UMKM dan ojek. Inisiatif ini bertujuan untuk menjangkau lapisan masyarakat terkecil dan memastikan akses terhadap jaminan sosial, menciptakan rasa aman bagi seluruh pekerja. Wali Kota Jambi menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja yang selama ini rentan terhadap risiko pekerjaan, dan berharap implementasi program ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dari sisi Konservatif: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memfasilitasi perbaikan jalan dengan melibatkan perusahaan swasta dari sektor perkebunan dan pertambangan. Skema kolaborasi ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah daerah dan menciptakan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Wakil Gubernur menegaskan bahwa kolaborasi ini memungkinkan penggunaan dana yang lebih efisien untuk pembangunan infrastruktur jalan, dengan perusahaan bertanggung jawab atas perbaikan hingga lapisan agregat B.