Kementerian HAM dan Kemendikti Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM dan Pencopotan Rektor Universitas Pancasila

Date: 2025-05-07

Category: Korupsi

Rangkuman Pada tanggal 1 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta, bersama 150 ribu buruh dari berbagai serikat pekerja. Acara ini dianggap sebagai momen bersejarah bagi gerakan buruh Indonesia, di mana para buruh menuntut perbaikan undang-undang ketenagakerjaan dan perlindungan bagi pekerja. Sementara itu, di Universitas Pancasila, Rektor Marsudi Wahyu Kisworo dicopot dari jabatannya secara sepihak oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, yang diduga terkait dengan kasus kekerasan seksual yang melibatkan mantan rektor. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan akan mendalami pencopotan tersebut. Di sisi lain, Kementerian Hak Asasi Manusia berkomitmen untuk mengawal penyelesaian kasus pelanggaran HAM terhadap eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia. Selain itu, PT Jasa Raharja melaporkan penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 31 persen selama Lebaran 2025 berkat kampanye keselamatan yang konsisten. Di Jakarta, 7.926 calon jemaah haji akan diberangkatkan mulai 1 Mei 2025, dan sejumlah titik di Penjaringan, Jakarta Utara, masih terendam banjir rob pada 29 April 2025.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Artikel-artikel dengan perspektif liberal menyoroti pelanggaran hak-hak akademik dan prosedural dalam pencopotan Rektor Universitas Pancasila, Profesor Marsudi Wahyu Kisworo. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan, serta mengkritik tindakan sepihak yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP). Fokus pada advokasi korban kekerasan seksual juga menjadi sorotan, dengan penekanan pada perlunya dukungan bagi mereka yang berani bersuara. Dari sisi Konservatif: Artikel-artikel dengan perspektif konservatif cenderung menyoroti aspek administratif dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilanggar dalam pencopotan Rektor. Mereka mungkin menekankan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap arahan yayasan, serta mengaitkan situasi ini dengan isu yang lebih luas mengenai penegakan hukum dan tata kelola di institusi pendidikan.