Koperasi Merah Putih Diharapkan Menguntungkan untuk Kesejahteraan Ekonomi Desa di Jawa Tengah

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dalam mendukung program-program strategis pemerintah pusat, seperti yang disampaikan dalam Musyawarah Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2025 di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada Selasa. Ia menyatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan langkah untuk mengatasi kemiskinan di desa, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjelaskan bahwa Kopdes ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan menghindari praktik rentenir. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa Kopdes harus menguntungkan dan akan mendapatkan dukungan modal dari pemerintah. Di sisi lain, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menggandeng KPK untuk memberantas korupsi, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks yang lebih luas, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengajak untuk meneladani nilai-nilai empati dan dialog dari Paus Fransiskus dalam upaya perdamaian, menyoroti pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan konflik global.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: terdapat harapan bahwa program koperasi desa/kelurahan merah putih dapat berhasil dan transparan, dengan penekanan pada pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Fokus pada kesejahteraan masyarakat desa dan pengelolaan potensi lokal, seperti pariwisata dan pertanian, menjadi sorotan utama. Dari sisi Konservatif: penekanan pada keuntungan koperasi sebagai kunci untuk kesejahteraan masyarakat desa sangat jelas. Ada kekhawatiran bahwa koperasi tidak boleh berutang dan harus dikelola dengan baik agar tidak merugikan. Selain itu, dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan koperasi berjalan dengan baik dan transparan juga ditekankan, mencerminkan pendekatan pragmatis dalam pengelolaan ekonomi desa.