Penangkapan Eks Kaki Tangan Gembong Narkoba dan Gugatan UU Kementerian Negara oleh Mahasiswa Universitas Indonesia

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi di provinsi tersebut. Pada Selasa, 28 April 2025, Bobby menghadiri rapat koordinasi di Gedung KPK, Jakarta, yang melibatkan delapan daerah, termasuk pemerintah provinsi dan tujuh kabupaten/kota. Rapat ini membahas penegakan dan pencegahan antikorupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, serta penyusunan anggaran. Di Kalimantan Timur, KPK memeriksa sembilan saksi, termasuk Bupati Penajam Paser Utara, terkait dugaan gratifikasi di Kutai Kartanegara. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menjadi korporasi yang sehat dan bebas dari korupsi. Dalam konteks ini, UU BUMN yang baru juga menjadi sorotan karena dianggap membatasi kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi di BUMN. Anggota DPR menyarankan masyarakat untuk menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi jika merasa tidak cocok. Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai UU BUMN dapat menjadi pintu masuk bagi kejahatan korupsi, sementara KPK berkomitmen untuk mengkaji dampak dari UU tersebut terhadap penegakan hukum.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal. Dari sisi Konservatif: Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi di provinsi tersebut. Dalam keterangannya, Bobby menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara KPK, pemerintah daerah, dan DPRD. Ia menyebutkan bahwa delapan daerah, termasuk Pemprov Sumut dan tujuh kabupaten/kota, diundang untuk mengikuti rapat koordinasi yang membahas penegakan dan pencegahan antikorupsi, serta penyusunan anggaran dan optimalisasi pendapatan daerah.