Kopassus Menegaskan Penanganan Premanisme Tanpa Terlibat Langsung, Memisahkan Ormas Positif dari Tindakan Kriminal

Date: 2025-04-29

Category: Politik

Rangkuman Kopassus, pasukan elite militer Indonesia, tidak perlu terlibat dalam penanganan premanisme, meskipun isu ini kembali mencuat di masyarakat. Pada tanggal 26 April 2025, Danjen Kopassus Mayjen TNI Djon Afriandi menegaskan bahwa premanisme harus ditindak tegas karena merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Ia juga menekankan pentingnya membedakan antara organisasi masyarakat (ormas) yang berkontribusi positif dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyoroti dampak negatif premanisme terhadap pertumbuhan ekonomi dan keamanan masyarakat, menyatakan bahwa keberadaan preman menghambat perkembangan ekonomi nasional. Djon mengingatkan agar publik tidak menggeneralisasi semua ormas sebagai preman, melainkan melihat perbedaan antara upaya kolektif membangun komunitas dan tindakan kriminal.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal. Dari sisi Konservatif: Dalam pandangan konservatif, premanisme dianggap sebagai masalah serius yang mengganggu stabilitas dan ketertiban masyarakat. Ditekankan bahwa tindakan tegas terhadap premanisme sangat diperlukan, karena mereka berusaha mendapatkan keuntungan tanpa bekerja keras dan seringkali menggunakan cara yang salah. Ada penekanan pada pentingnya membedakan antara organisasi masyarakat yang berkontribusi positif dan tindakan kriminal. Selain itu, keberadaan premanisme dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan rasa tidak aman di masyarakat, yang harus ditindaklanjuti sesuai hukum positif yang berlaku.