Protes AS Terhadap Sistem Pembayaran QRIS di Indonesia: Peluang Bersaing untuk Visa dan Master

Date: 2025-04-29

Category: Bisnis

Rangkuman Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, menanggapi protes dari Amerika Serikat mengenai sistem pembayaran QRIS yang diterapkan di Indonesia. Dalam pernyataannya pada 28 April 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Eddy menyatakan bahwa jika perusahaan seperti Visa atau Master ingin memasuki pasar Indonesia, mereka dipersilakan untuk bersaing. Ia menekankan pentingnya teknologi dalam memfasilitasi sektor usaha dan menyebut QRIS sebagai sistem yang memudahkan, terutama bagi UMKM. Protes AS, yang disampaikan melalui dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025, mengklaim bahwa kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) membatasi keterlibatan perusahaan asing dalam proses perumusan kebijakan. AS menilai bahwa kewajiban untuk memproses transaksi melalui lembaga switching lokal dianggap sebagai hambatan pasar. Namun, Indonesia berargumen bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih inklusif dan efisien. Para pakar di Indonesia sepakat bahwa pemerintah harus mengutamakan kepentingan dalam negeri meskipun menghadapi tekanan internasional.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal. Dari sisi Konservatif: Eddy Soeparno menekankan bahwa jika produk seperti Visa atau Master ingin masuk ke pasar Indonesia, mereka dipersilakan untuk bersaing. Ia menegaskan bahwa QRIS telah memudahkan transaksi, terutama untuk UMKM, dan tidak ada kelonggaran yang diberikan kepada QRIS dibandingkan sistem pembayaran lainnya. Ia juga menyatakan bahwa persaingan dalam sektor pembayaran harus terbuka dan bahwa kebijakan QRIS bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan efisien, meskipun ada protes dari AS mengenai transparansi dan keterlibatan internasional dalam proses kebijakan tersebut.