"Verifikasi Tempo: Berita Mengenai AHY dan Dana Haji yang Dinyatakan Ikhlaskan adalah Hoaks"

Date: 2025-04-29

Category: Pemerintahan

Rangkuman Pada tanggal 16 April 2025, sebuah unggahan di media sosial mengklaim bahwa CNN Indonesia menerbitkan berita berjudul “AHY: Dana Haji yang Dibawa Kabur Oleh Yaqut Cholil sudah Di Ikhlaskan Oleh Masyarakat Indonesia.” Namun, hasil verifikasi menunjukkan bahwa CNN Indonesia tidak pernah mempublikasikan artikel dengan judul tersebut. Artikel asli yang diterbitkan pada 13 April 2025 berjudul “AHY Wanti-wanti Dampak Perang Tarif Trump secara Global,” yang membahas kebijakan tarif dagang Presiden AS Donald Trump dan dampaknya terhadap Indonesia. Dalam konteks ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak memberikan pernyataan mengenai dana haji. Selain itu, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pengalihan kuota haji, yang melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019. Verifikasi ini dilakukan oleh Tempo, yang menemukan bahwa tangkapan layar yang beredar di media sosial diduga telah dimodifikasi dari versi asli.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Terdapat penekanan pada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Yaqut Cholil dalam pengalihan kuota haji, yang dianggap melanggar undang-undang. Artikel liberal mungkin menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan haji, serta menyerukan tindakan tegas terhadap praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Mereka juga mungkin menggarisbawahi pernyataan Kemenag yang menyatakan komitmen untuk bekerja sama dengan KPK dalam memberantas korupsi. Dari sisi Konservatif: Artikel konservatif cenderung menekankan pada upaya Kemenag untuk memastikan transparansi dalam penyelenggaraan haji, dengan menyebutkan sistem elektronik yang digunakan untuk pengecekan dan penanganan keluhan. Mereka mungkin juga menyoroti pernyataan juru bicara Kemenag yang menghormati KPK dan siap bekerja sama, menunjukkan sikap positif terhadap lembaga negara dalam upaya pencegahan korupsi.