KSAL Usulkan Penghapusan Tunggakan Triliunan Rupiah TNI AL ke Pertamina dan Perubahan Skema Harga BBM menjadi Subsidi

Date: 2025-04-29

Category: Bisnis

Rangkuman Pada tanggal 28 April 2025, dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI AL memiliki tunggakan bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina sebesar Rp 3,2 triliun, yang mengganggu operasional mereka. Ali meminta agar tunggakan tersebut diputihkan dan harga BBM dialihkan menjadi subsidi, seperti yang diterapkan pada Polri. Selain itu, dalam forum yang sama, anggota Komisi I DPR, Elita Budiati, menekankan pentingnya pembentukan coast guard untuk menjaga keamanan maritim Indonesia, mengingat luas wilayah laut mencapai 65% dari total wilayah negara. Ia mengkritik Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang tidak memiliki kewenangan penegakan hukum yang memadai. KSAL juga mengakui bahwa TNI AL belum memiliki alat pendeteksi kapal selam asing, yang menjadi perhatian serius mengingat ancaman di bawah laut. Anggota DPR lainnya, TB Hasanuddin, menyoroti urgensi pengadaan alat tersebut untuk meningkatkan pengawasan di perairan Indonesia yang luas. Rapat tersebut mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat alutsista dan sistem keamanan maritim Indonesia.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Wakil Ketua Komisi I DPR, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya pembentukan coast guard untuk memperkuat keamanan maritim Indonesia. Ia menyatakan bahwa keberadaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) tidak dapat disamakan dengan coast guard yang memiliki kewenangan penyidikan penuh. Aher menganggap ketidakadaan coast guard nasional sebagai masalah serius yang perlu segera diatasi agar Indonesia tidak dianggap lemah dalam konteks hubungan internasional. KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali juga mendukung pembentukan ini, menyoroti perlunya kerja sama dalam menjaga perbatasan dan menghindari tumpang tindih kewenangan. Dari sisi Konservatif: Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menekankan urgensi TNI Angkatan Laut untuk memiliki alat pendeteksi kapal selam asing, mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia. Ia menggarisbawahi bahwa pengadaan alat tersebut menjadi tantangan karena anggaran yang terbatas dan prioritas pada alutsista lainnya. KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengakui bahwa saat ini TNI AL belum memiliki alat pendeteksi kapal selam, yang menjadi kelemahan dalam pengawasan bawah laut. Ali menekankan perlunya investasi dalam teknologi untuk meningkatkan kemampuan deteksi demi pertahanan negara.