Tuntutan Buruh pada May Day 2025 dan Upaya Pengamanan Acara di Jakarta

Date: 2025-04-29

Category: Politik

Rangkuman Hari Buruh Internasional, yang dikenal sebagai May Day, diperingati setiap tanggal 1 Mei di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2025, perayaan ini akan berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, dihadiri oleh sekitar 200.000 buruh dari berbagai provinsi seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Acara ini akan dimulai pada pukul 09.30 WIB dan diharapkan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, yang akan menyapa para buruh dan mendengarkan aspirasi mereka. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengklaim bahwa 95 persen buruh mendukung kebijakan Prabowo, termasuk tuntutan untuk menghapus sistem outsourcing, meningkatkan upah, dan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, buruh juga akan menuntut pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perampasan Aset. Rapat koordinasi untuk memastikan keamanan acara ini telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dengan penekanan pada pendekatan persuasif dan humanis dalam pengamanan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Artikel-artikel dari perspektif liberal menekankan bahwa kegiatan May Day 2025 yang diselenggarakan oleh serikat buruh adalah bagian penting dari perjuangan buruh untuk mendapatkan hak-hak mereka. Mereka menyoroti bahwa poster-poster kegiatan tersebut bukan hoaks, melainkan merupakan upaya nyata dari organisasi buruh untuk menyuarakan tuntutan mereka, seperti perlindungan terhadap buruh dalam UU ketenagakerjaan yang baru dan pencabutan sistem pekerja kontrak. Ada penekanan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung aksi buruh dan mengadvokasi perubahan kebijakan yang berpihak pada pekerja. Dari sisi Konservatif: Artikel dari perspektif konservatif cenderung skeptis terhadap klaim dukungan buruh terhadap kebijakan Prabowo. Mereka mungkin menyoroti bahwa pernyataan Said Iqbal tentang 95 persen dukungan buruh bisa jadi berlebihan dan mempertanyakan keabsahan data tersebut. Ada penekanan pada kebijakan pemerintah yang dianggap positif, seperti kenaikan upah buruh dan komitmen untuk membangun rumah subsidi, tetapi dengan nada yang lebih kritis terhadap potensi manipulasi informasi oleh pihak-pihak tertentu dalam konteks politik.