DPR Bahas Pencabutan Moratorium Pengiriman TKI ke Arab Saudi: Pro dan Kontra serta Persiapan Kementerian

Date: 2025-04-29

Category: Pemerintahan

Rangkuman Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengapresiasi persiapan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemenp2mi) dalam rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi, yang telah berlangsung sejak 2015. Dalam rapat dengar pendapat pada 28 April 2025 di kompleks parlemen, Irma menilai bahwa langkah-langkah yang diambil Kemenp2mi sangat komprehensif dan penting untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Ia menekankan perlunya peningkatan kompetensi PMI agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pengiriman TKI domestik secara besar-besaran, mengusulkan agar pengiriman dilakukan secara selektif dan lebih fokus pada sektor formal. Dalam konteks ini, Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mengungkapkan bahwa meskipun moratorium telah diterapkan, masih ada 183.000 TKI yang berangkat secara ilegal ke Arab Saudi, yang menunjukkan perlunya perlindungan lebih bagi pekerja migran. Selain itu, Kemenp2mi juga berupaya mencegah calon pekerja migran ilegal ke negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos, dengan meningkatkan kolaborasi antar-instansi untuk menanggulangi masalah ini.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Anggota DPR, Irma Suryani Chaniago, menilai persiapan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemenp2mi) untuk pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi sangat komprehensif. Ia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi pekerja migran agar sesuai dengan kebutuhan pasar, serta mengapresiasi langkah-langkah regulasi yang telah dilakukan untuk memperbaiki tata kelola dan pelatihan. Irma percaya bahwa pencabutan moratorium adalah langkah penting untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia, asalkan pekerja migran dilengkapi dengan jaminan perlindungan dan kompetensi yang lebih baik. Dari sisi Konservatif: Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor domestik secara besar-besaran ke Arab Saudi. Ia menganggap pengiriman yang langsung dibuka tanpa seleksi adalah kurang arif, mengingat banyaknya insiden yang terjadi sebelumnya. Yahya mengusulkan agar pemerintah lebih selektif dan memprioritaskan pengiriman tenaga kerja sektor formal melalui kerjasama antar pemerintah (G to G) untuk menghindari masalah. Ia juga menekankan perlunya profilisasi pekerjaan yang diminati di Arab Saudi untuk merumuskan perlindungan yang tepat bagi pekerja.