"Upaya Kemenhub Wujudkan Transportasi Darat Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan di Indonesia"

Date: 2025-04-29

Category: Transportasi

Rangkuman Pelaksana tugas direktur jenderal perhubungan darat Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani, menegaskan komitmen untuk menciptakan transportasi darat yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua kalangan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu menyusui, wanita hamil, penyandang disabilitas, serta korban bencana. Sejak tahun 2020, upaya ini telah dilakukan secara masif dengan menyediakan sarana prasarana yang ramah kelompok rentan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Fasilitas yang wajib tersedia mencakup kursi roda, akses mudah, lift dengan huruf braille, toilet khusus, ruang laktasi, dan parkir untuk penyandang disabilitas. Pada tahun 2024, terminal tipe A Patria Blitar dan terminal tipe A Leuwipanjang Bandung berhasil meraih penghargaan sebagai pelayanan publik ramah kelompok rentan terbaik, yang diserahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Ahmad Yani berharap inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi unit pelaksana teknis lainnya di sektor transportasi darat di seluruh Indonesia.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Artikel-artikel dari perspektif liberal menekankan pentingnya inklusivitas dalam transportasi darat, dengan fokus pada perlindungan kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Mereka mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang ramah kelompok rentan, seperti kursi roda dan toilet khusus. Penekanan pada amanat undang-undang yang mengharuskan perlakuan khusus dalam pelayanan publik juga menjadi sorotan, menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua kalangan. Dari sisi Konservatif: Artikel-artikel dari perspektif konservatif mungkin lebih menyoroti pencapaian konkret yang telah diraih, seperti penghargaan yang diberikan kepada terminal-terminal tertentu atas pelayanan publik yang ramah kelompok rentan. Mereka cenderung menekankan keberhasilan implementasi kebijakan dan pengakuan dari kementerian terkait, serta pentingnya mempertahankan standar pelayanan yang baik. Namun, tidak ada informasi yang cukup untuk menyajikan perspektif konservatif secara mendalam.