Berita Hukum: Penggeledahan KPK di Kalbar, Pemberantasan Judi Online oleh Polri, Bantuan BNPT, dan RUU Pemindahan Narapidana

Date: 2025-04-28

Category: Korupsi

Rangkuman Pada tanggal 27 April, sejumlah berita hukum penting dilaporkan, termasuk penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Barat untuk mengumpulkan bukti terkait kasus dugaan korupsi. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi kegiatan tersebut. Selain itu, R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Institute, memberikan pujian kepada Polri atas kinerjanya dalam memberantas judi online, menanggapi pernyataan dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengakui keberhasilan Polri. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga memberikan bantuan alat kerja dan beasiswa kepada mitra deradikalisasi dan penyintas di Depok, Jawa Barat, dengan total bantuan mencapai Rp106.250.000. Di Lampung Barat, Komandan Korem 043/Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengatasi konflik antara manusia dan satwa di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Terakhir, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa inisiatif pemerintah untuk menyiapkan RUU tentang pemindahan narapidana antarnegara adalah langkah yang tepat dan seharusnya sudah dilakukan sebelumnya.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Terdapat penekanan pada inisiatif pemerintah dalam menyiapkan RUU pemindahan narapidana antarnegara yang dianggap tepat dan seharusnya dilakukan lebih awal. Pendapat ini disampaikan oleh wakil ketua komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, yang menilai langkah ini sebagai respons yang positif terhadap kebutuhan hukum yang ada. Dari sisi Konservatif: Kinerja Polri dalam memberantas judi online dipuji sebagai tindakan yang patut diacungi jempol, menunjukkan dukungan terhadap penegakan hukum yang tegas. Hal ini disampaikan oleh R. Haidar Alwi, yang menyoroti keberhasilan Polri dalam menangani kasus judi online, mencerminkan pendekatan yang lebih tradisional dan penekanan pada keamanan publik.