"Wapres Gibran Rakabuming Dapat Kritik Terkait Video YouTube tentang Bonus Demografi, Istana Bela Langkahnya"

Date: 2025-04-28

Category: Politik

Rangkuman Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah mengunggah video monolog di saluran YouTube resminya, #GibranTV, pada 19 April 2025. Dalam video tersebut, Gibran membahas peluang Indonesia terkait bonus demografi yang diprediksi akan mencapai puncaknya antara tahun 2030 hingga 2045, di mana lebih dari separuh penduduk akan berada pada usia produktif. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan momen ini di tengah tantangan global seperti ekonomi dan perubahan iklim. Video pertama telah mendapatkan lebih dari 1,3 juta tayangan. Namun, video ini juga menuai kritik, termasuk dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, yang menyarankan agar Gibran lebih fokus pada pekerjaan ketimbang membuat video. Istana membela Gibran dengan menyatakan bahwa video tersebut merupakan bentuk komunikasi yang baik untuk menyampaikan informasi langsung kepada masyarakat. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menambahkan bahwa berbicara adalah bagian dari tugas pejabat untuk menyampaikan kebijakan dan informasi penting kepada publik.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Video monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjadi sorotan publik, di mana ia membahas peluang besar Indonesia terkait puncak bonus demografi yang diprediksi terjadi antara 2030-2045. Gibran menekankan pentingnya memanfaatkan momen ini di tengah tantangan global, seperti perubahan iklim dan geopolitik. Istana membela langkah Gibran, menyatakan bahwa komunikasi langsung kepada masyarakat melalui video adalah cara yang baik untuk menyampaikan informasi dan program pemerintah, serta mengurangi bias informasi yang beredar. Dari sisi Konservatif: Kritik datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus, yang menyarankan agar Gibran lebih fokus pada pekerjaan ketimbang membuat video. Deddy menilai bahwa terlalu banyak video yang diunggah dapat mengalihkan perhatian dari tugas utama. Beberapa pihak, seperti Utje, juga menyoroti bahwa ada yang merasa perlu berbicara untuk tetap eksis, meskipun tidak ada esensinya. Kritik ini mencerminkan pandangan bahwa komunikasi pejabat harus lebih substansial dan tidak hanya sekadar untuk publikasi.