Usulan Surakarta Menjadi Daerah Istimewa: Tanggapan Pemerintah dan DPR Mengenai Pembahasan dan Kajian Mendalam

Date: 2025-04-27

Category: Politik

Rangkuman Usulan untuk menjadikan Kota Surakarta atau Solo sebagai daerah istimewa telah menjadi perbincangan di kalangan pejabat pemerintah dan DPR RI. Pada 24 April 2025, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, mengungkapkan bahwa kementeriannya menerima banyak usulan pembentukan daerah otonom baru, termasuk enam usulan untuk daerah istimewa, salah satunya adalah Solo. Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menyatakan bahwa meskipun ada dorongan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa karena sejarah dan budaya yang khas, perlu dilakukan kajian mendalam untuk menghindari kecemburuan antar daerah. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menekankan pentingnya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk konsekuensi administratif yang mungkin timbul. Diskusi ini mencerminkan ketertarikan dan kekhawatiran terkait status daerah istimewa, serta tantangan dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih luas.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal yang tersedia. Dari sisi Konservatif: Usulan penetapan Surakarta sebagai daerah istimewa menjadi perbincangan penting, dengan penekanan pada kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya tidak gegabah dalam menetapkan status daerah istimewa, dan menyatakan perlunya kajian mendalam serta pertimbangan banyak faktor. Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, juga menyoroti potensi kecemburuan antar daerah jika usulan ini diakomodasi, menekankan bahwa keadilan antar daerah harus dijaga dalam konteks negara kesatuan.