Lili Pintauli Siregar Ditunjuk Sebagai Staf Khusus Wali Kota Tangsel di Tengah Kontroversi Terkait Etika dan Martabat KPK

Date: 2025-04-27

Category: Korupsi

Rangkuman Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) baru-baru ini menunjuk Lili Pintauli Siregar, mantan Wakil Ketua KPK, sebagai staf khusus Wali Kota di bidang hukum. Penunjukan ini menuai kritik dari mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, yang menilai rekam jejak Lili di KPK buruk, terutama terkait pelanggaran etik dan dugaan penerimaan gratifikasi tiket MotoGP Mandalika. Yudi berharap pengangkatan Lili dibatalkan agar tidak menjadi beban bagi Pemkot Tangsel. Selain itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) juga menyayangkan keputusan ini, menganggapnya merendahkan martabat KPK, karena posisi staf khusus tidak sebanding dengan jabatan pimpinan KPK yang setara dengan pejabat tinggi negara. Lili sebelumnya terlibat dalam beberapa kasus etik di KPK, termasuk sanksi pemotongan gaji dan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Penunjukan ini menimbulkan perdebatan mengenai integritas dan komitmen pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal yang tersedia. Dari sisi Konservatif: Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyayangkan keputusan Lili Pintauli Siregar untuk menerima jabatan sebagai staf khusus Wali Kota, yang dianggap merendahkan martabat KPK. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menekankan bahwa pimpinan KPK seharusnya memiliki kedudukan yang setara dengan pejabat tinggi negara, seperti presiden atau menteri, dan bukan hanya sebagai staf khusus. Ia berpendapat bahwa menerima jabatan tersebut menciptakan kesan Lili sebagai pencari kerja, yang justru menjatuhkan marwah KPK. Boyamin menegaskan bahwa seharusnya mantan pimpinan KPK melanjutkan karier di posisi yang lebih tinggi atau setara.