"Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Tantangan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran"

Date: 2025-04-26

Category: Bisnis

Rangkuman Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada 83 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan balita, dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025. Meskipun program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terdapat kritik terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. Banyak pihak, termasuk ekonom dari INDEF dan CELIOS, memperingatkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, program ini berpotensi menjadi sumber penyelewengan. Distribusi dana yang besar ke unit-unit pelayanan gizi juga menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya proyek fiktif dan pengadaan siluman. Dalam konteks ini, program MBG lebih dilihat sebagai simbol pencitraan politik daripada kebijakan publik yang matang, dengan banyak kepala daerah mengeluhkan kurangnya informasi mengenai mekanisme distribusi. Program ini seharusnya dimulai dengan proyek percontohan yang serius dan evaluasi sistemik, namun saat ini lebih fokus pada seremoni dan alokasi anggaran yang besar.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang sebagai inisiatif yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok rentan. Namun, kritik muncul terkait kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang besar. Para ekonom mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, program ini berpotensi menjadi "ladang basah" baru untuk penyelewengan. Ada kekhawatiran bahwa distribusi dana tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan, dan pengalaman buruk dari program sebelumnya menjadi pelajaran yang diabaikan. Dari sisi Konservatif: MBG dianggap sebagai simbol keberpihakan pemerintah kepada rakyat, terutama anak-anak dan ibu hamil. Namun, ada skeptisisme mengenai kesiapan dan efektivitas program ini. Kritik diarahkan pada birokrasi yang tidak siap dan fokus pada seremoni daripada implementasi yang solid. Kepala daerah mengungkapkan kebingungan mengenai mekanisme distribusi, menunjukkan adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan program ini.