Krisis Pembayaran dan Dugaan Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Melibatkan Yayasan MBN dan BGN

Date: 2025-04-21

Category: Pemerintahan

Rangkuman Anggota Komisi IX, Irma Suryani, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak menggandeng yayasan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai rawan korupsi dan tidak efektif. Ia menyarankan agar BGN bekerja sama dengan perusahaan berbadan hukum seperti CV atau PT untuk memastikan pengawasan dan proses hukum yang lebih tegas. Kasus di Kalibata, Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa yayasan yang terlibat tidak membayar mitra dapur MBG, meskipun BGN telah memenuhi kewajibannya. Sementara itu, pemilik dapur MBG, Ira Mesra, mengalami masalah pembayaran dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), yang malah menagihnya setelah laporan dugaan penggelapan dana operasional. Ira mengklaim bahwa semua biaya operasional ditanggung dari dana pribadinya, tanpa bantuan dari yayasan. Situasi ini menciptakan ketegangan antara pihak yayasan dan pemilik dapur, dengan dugaan penggelapan dana yang melibatkan hampir Rp 1 miliar. BGN berencana untuk mengevaluasi sistem kemitraan dan memperketat pengawasan untuk mencegah masalah serupa di masa depan.

Analisis Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal. Dari sisi konservatif: Anggota Komisi IX, Irma Suryani, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak menggandeng yayasan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), menilai bahwa yayasan rawan penyalahgunaan dan tidak efektif. Ia berpendapat bahwa BGN seharusnya bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki badan hukum jelas seperti CV atau PT untuk memastikan pengawasan dan proses hukum yang lebih tegas. Irma menyoroti kasus di Kalibata, di mana yayasan menerima dana tetapi tidak membayarkan kepada mitra dapur MBG, menekankan bahwa masalahnya terletak pada yayasan, bukan BGN. Ketua BGN, Dadan Hindayana, menyatakan akan mengevaluasi sistem kemitraan dan memperketat mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan.