Pemprov Jakarta Gelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 dan Pembukaan Pendaftaran Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)

Date: 2025-04-25

Category: Politik

Rangkuman Pemerintah Provinsi Jakarta menggelar upacara untuk memperingati Hari Otonomi Daerah ke-29 pada Jumat, 25 April 2025, di halaman Balai Kota Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, serta pegawai Pemprov Jakarta. Rano Karno, yang memimpin upacara, menyatakan bahwa peringatan ini dilaksanakan serentak di seluruh provinsi Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Setelah upacara, Pramono Anung mengumumkan pembukaan pendaftaran untuk Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dengan alokasi 1.100 posisi dan proses pendaftaran yang terbuka. Ia juga menanggapi keluhan warga mengenai informasi pendaftaran yang tidak sinkron, menegaskan bahwa wali kota bertanggung jawab atas proses tersebut. Hingga saat ini, sekitar 7.000 orang telah mendaftar sebagai PPSU, dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 di Jakarta diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat. Rano Karno menekankan pentingnya sinergi yang harmonis, mencerminkan harapan untuk kolaborasi yang lebih baik dalam pengelolaan pemerintahan. Selain itu, perhatian diberikan pada pembukaan pendaftaran Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dengan penekanan pada proaktifnya pemerintah kota dan kelurahan dalam menerima pendaftaran, yang menunjukkan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari sisi Konservatif: Peringatan ini dipimpin oleh Rano Karno, yang menegaskan bahwa kegiatan serentak dilakukan di seluruh provinsi Indonesia. Pramono Anung menyoroti tanggung jawab wali kota dalam proses pendaftaran PPSU, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan pendaftaran. Ia juga mencatat bahwa sudah ada sekitar 7.000 pendaftar, menunjukkan tingginya kebutuhan kerja di masyarakat.