KPK Selidiki Dugaan Korupsi Izin Tenaga Kerja Asing di Kemenaker Hingga Tingkat Menteri dengan Total Pemerasan Rp 53,7 Miliar

Date: 2025-06-06

Category: Korupsi

Rangkuman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tenaga kerja asing (TKA) yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Penyelidikan ini dimulai sejak 2012 dan melibatkan delapan orang tersangka, termasuk pejabat tinggi di Kemenaker. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyatakan dukungannya terhadap KPK dalam proses ini, yang dianggap sebagai kesempatan untuk memperbaiki kelemahan di sektor imigrasi. KPK juga berencana untuk mendalami aliran dana gratifikasi hingga tingkat menteri, termasuk meminta klarifikasi dari mantan dan pejabat saat ini di Kemenaker. Secara keseluruhan, para pelaku diduga menerima uang hasil pemerasan sebesar Rp 53,7 miliar. Penyelidikan ini mencakup semua tahapan pengurusan izin, dari Kemenaker hingga Imigrasi, untuk memastikan tidak ada praktik korupsi yang terlewatkan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: KPK sedang mendalami dugaan aliran dana gratifikasi dalam kasus perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan, dengan fokus pada potensi keterlibatan menteri. Penyelidikan ini menunjukkan bahwa praktik korupsi telah berlangsung sejak 2012, melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan mengindikasikan adanya sistematisasi pemerasan. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas hingga ke tingkat tertinggi di kementerian, menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan izin TKA. Dari sisi Konservatif: KPK mengumumkan akan meminta klarifikasi dari mantan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi. Penyelidikan ini mencakup delapan tersangka, termasuk pejabat tinggi di Kemenaker, dan menyoroti bahwa dugaan korupsi ini telah terjadi selama bertahun-tahun. KPK berupaya memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk menteri, akan dimintai keterangan untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka.