KPU Tanggapi Temuan Transparansi Internasional Terkait Pengadaan Sewa Apartemen dan Dugaan Pemborosan Anggaran

Date: 2025-06-06

Category: Pemerintahan

Rangkuman Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Afifuddin, memberikan tanggapan terkait temuan pengadaan sewa apartemen yang dirilis oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII) pada 5 Juni 2025. Dalam penjelasannya, Afifuddin menyatakan bahwa seluruh pengadaan barang dan jasa di KPU telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah dijelaskan dalam berbagai forum, termasuk rapat kerja dengan Komisi II DPR-RI. TII mengungkapkan bahwa KPU menyewa delapan unit apartemen dengan total anggaran mencapai Rp 1,08 miliar untuk tiga bulan, serta perpanjangan sewa selama sembilan bulan dengan total nilai Rp 3,84 miliar. Temuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme perencanaan pengadaan di KPU, dan TII berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan audit lebih mendalam terhadap pengadaan tersebut.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Temuan pengadaan sewa apartemen oleh KPU menunjukkan adanya potensi pemborosan anggaran yang perlu diperhatikan. Transparansi Internasional Indonesia (TII) menyoroti nilai sewa yang tinggi dan meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif untuk memastikan mekanisme perencanaan pengadaan yang lebih efisien. Ada kekhawatiran mengenai penggunaan dana publik yang tidak optimal dan perlunya akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Dari sisi Konservatif: KPU menegaskan bahwa seluruh pengadaan barang dan jasa telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah diaudit oleh BPK. Ketua KPU, Afifuddin, menyatakan bahwa pengadaan tersebut telah dijelaskan dalam berbagai forum, termasuk rapat kerja dengan DPR-RI. Dia menekankan pentingnya menjalankan pemilu dengan tepat waktu dan berkualitas, meskipun ada kritik dari publik mengenai pengeluaran yang dianggap boros.