Kolaborasi Pemerintah dan Swasta untuk Mewujudkan Pemerataan Digitalisasi di Indonesia

Date: 2025-06-06

Category: Bisnis

Rangkuman Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan pihak swasta menjadi strategi utama untuk mencapai pemerataan digitalisasi di Indonesia, terutama di tengah reprioritasi anggaran pemerintah. Dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Kamis, Meutya menjelaskan bahwa sebelumnya, kontribusi pemerintah terhadap infrastruktur digital cukup besar, namun kini pemerintah membuka ruang dialog lebih luas dengan sektor swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur digital. Beberapa perusahaan, seperti penyedia layanan satelit Kuiper dari Amazon, Meta, dan Google, menunjukkan minat untuk terlibat dalam proyek kabel komunikasi bawah laut. Inspektur Jenderal Kemkomdigi, Arief Tri Hardiyanto, menambahkan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab untuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh investasi swasta, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), untuk memastikan semua masyarakat dapat merasakan manfaat digitalisasi.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Pemerintah berfokus pada kolaborasi dengan pihak swasta untuk memastikan pemerataan digitalisasi di seluruh Indonesia. Menkomdigi Meutya Hafid menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur digital, dengan harapan dapat menarik investasi dari perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Meta, dan Google. Pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan dialog terbuka dan inklusif, serta mengakui bahwa tidak semua daerah dapat dikomersialisasikan oleh swasta, sehingga peran pemerintah tetap krusial. Dari sisi Konservatif: Pemerintah melakukan reprioritasi anggaran dan mengalihkan fokus pada kolaborasi dengan sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur digital. Meutya Hafid menyatakan bahwa kontribusi pemerintah sebelumnya cukup besar, namun kini lebih banyak ruang dibuka untuk investasi swasta. Inspektur Jenderal Kemkomdigi, Arief Tri Hardiyanto, menegaskan bahwa meskipun swasta memiliki kepentingan komersial, pemerintah akan tetap bertanggung jawab untuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan infrastruktur digital.