Pemkot Depok Sediakan Lahan 1,5 Hektare untuk Program 3 Juta Rumah dan Penataan Administratif Warga di Kampung Baru, Harjamukti

Date: 2025-04-25

Category: Transportasi

Rangkuman Pemerintah Kota Depok telah menyiapkan lahan seluas 1,5 hektare di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, untuk mendukung program 3 juta rumah yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Wali Kota Depok, Supian Suri, telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan menginventarisasi aset pemerintah yang ada di area tersebut. Ia mengusulkan agar lahan tersebut dimanfaatkan untuk hunian vertikal guna memenuhi kebutuhan rumah warga. Penyediaan rumah layak huni di lokasi ini diharapkan dapat membantu penataan administratif dan memberikan identitas kependudukan bagi warga yang selama ini belum terdaftar secara resmi. Supian Suri menyatakan bahwa meskipun proses ini memerlukan waktu, pihaknya siap bekerja sama dengan berbagai instansi, termasuk pemerintah provinsi, untuk memastikan warga mendapatkan kepastian hukum dan tempat tinggal yang layak. Wilayah Kampung Baru, yang dekat dengan perbatasan Jakarta, juga menghadapi masalah terkait status tanah dan administrasi kependudukan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Pemkot Depok menunjukkan komitmennya untuk menyediakan hunian layak bagi warga, terutama di kawasan yang rawan konflik kepemilikan lahan. Wali Kota Depok, Supian Suri, menekankan pentingnya identitas kependudukan bagi warga yang selama ini belum tercatat secara resmi. Penyediaan lahan 1,5 hektare di Kampung Baru diharapkan dapat menjawab kebutuhan rumah dan memberikan kepastian hukum bagi warga. Proses ini diakui memerlukan waktu, tetapi Pemkot siap berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk mencapai tujuan tersebut. Dari sisi Konservatif: Pemkot Depok berfokus pada penyediaan lahan untuk program 3 juta rumah sebagai solusi untuk masalah kepemilikan lahan dan administrasi kependudukan. Wali Kota menegaskan pentingnya memanfaatkan lahan untuk hunian vertikal, yang diharapkan dapat mengatasi kebutuhan rumah warga. Namun, ada tantangan terkait status tanah dan kerancuan batas wilayah yang perlu diatasi agar program ini dapat berjalan efektif.