Kebijakan Pemerintah Daerah Gelar Rapat di Hotel di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran dan Biaya Tinggi Penginapan Pejabat

Date: 2025-06-05

Category: Pemerintahan

Rangkuman Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 yang mengatur biaya menginap pejabat negara di hotel-hotel berbintang, dengan biaya mencapai Rp 9.331.000 per malam untuk pejabat setingkat menteri dan wakil menteri di Jakarta. Kebijakan ini diumumkan pada 20 Mei 2025 dan berlaku untuk anggaran tahun 2026. Meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardianto menyatakan bahwa penjelasan mengenai anggaran tersebut sudah cukup jelas dari Menteri Keuangan. Namun, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengkritik kebijakan ini sebagai tidak sejalan dengan upaya efisiensi, terutama di tengah kondisi fiskal negara yang tertekan. Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan pemerintah daerah untuk mengadakan rapat di hotel dan restoran, asalkan tidak berlebihan, untuk mendukung sektor perhotelan yang terdampak. Kebijakan ini menunjukkan ketimpangan antara pejabat tinggi dan pegawai di tingkat bawah yang diminta untuk berhemat, menciptakan perdebatan mengenai keadilan dalam pengeluaran anggaran pemerintah.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Biaya hotel yang mencapai Rp 9,3 juta per malam untuk pejabat negara dianggap tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran, terutama di tengah kondisi fiskal yang tertekan. Askar menekankan ketimpangan antara pejabat tinggi dan pegawai di tingkat bawah yang diminta untuk berhemat, serta menunjukkan bahwa banyak pekerja kontrak di rumahkan. Hal ini menciptakan kontradiksi dalam kebijakan penghematan yang diharapkan oleh masyarakat. Dari sisi Konservatif: Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardianto, menyatakan bahwa penjelasan Menteri Keuangan mengenai biaya hotel sudah cukup dan menyerahkan komentar lebih lanjut kepada kementerian terkait. Ia menekankan pentingnya mengikuti arahan dari Menteri Keuangan dan tidak menambah perdebatan mengenai kebijakan tersebut.