Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia: Perspektif Positif dan Tantangan Pelanggaran HAM

Date: 2025-06-05

Category: Agama

Rangkuman Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menyatakan bahwa penulisan ulang sejarah nasional Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan bukanlah fokus pada pelanggaran HAM, melainkan pada sejarah nasional secara keseluruhan. Dalam pernyataannya pada 5 Juni 2025, ia menekankan pentingnya menulis semua peristiwa penting bangsa. Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga mendukung penulisan sejarah dengan nada positif, yang bertujuan untuk mempersatukan bangsa dan menghapus bias kolonial, serta menjadikan sejarah relevan bagi generasi muda. Namun, aktivis HAM Beka Ulung Hapsara mengkritik bahwa hanya dua peristiwa pelanggaran HAM berat yang dicantumkan dalam proyek penulisan ulang, sementara Komnas HAM mencatat ada 13 peristiwa yang belum diselesaikan. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengungkapkan bahwa mereka belum diajak berdiskusi oleh Kementerian Kebudayaan mengenai penulisan sejarah ini dan berharap penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan referensi. Penulisan ulang sejarah ini diharapkan dapat menciptakan narasi yang lebih positif, meskipun ada kekhawatiran bahwa perspektif korban pelanggaran HAM berat mungkin terabaikan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Aktivis HAM Beka Ulung Hapsara menekankan pentingnya perspektif korban pelanggaran HAM berat dalam penulisan ulang sejarah. Ia mengkritik bahwa hanya dua peristiwa pelanggaran HAM berat yang dimasukkan dalam proyek penulisan sejarah, sementara ada 13 peristiwa lainnya yang belum diselesaikan. Menurutnya, hal ini dapat menyebabkan korban semakin dilupakan dan keadilan tidak tercapai. Ia berargumen bahwa penting untuk menghadirkan suara korban dalam narasi sejarah agar trauma mereka tidak diabaikan. Dari sisi Konservatif: Wakil Menteri HAM Mugiyanto dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan bahwa penulisan ulang sejarah adalah tentang sejarah nasional secara keseluruhan, bukan hanya fokus pada pelanggaran HAM. Mereka berpendapat bahwa sejarah harus ditulis dengan tone yang positif, mencerminkan pencapaian dan kemajuan bangsa dari era Bung Karno hingga Presiden Jokowi. Fadli Zon menyatakan bahwa mencari kesalahan dalam sejarah itu mudah, dan yang diinginkan adalah narasi yang mengedepankan perspektif Indonesia-sentris untuk mempersatukan bangsa.