Tangerang Selatan Tunggu Regulasi Pemerintah Pusat Terkait Implementasi Sekolah Gratis Pasca Putusan MK

Date: 2025-06-05

Category: Pemerintahan

Rangkuman Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pada 5 Juni 2025 bahwa pendidikan dasar hingga menengah, baik di sekolah negeri maupun swasta, harus digratiskan, sebagai respons terhadap kesenjangan akses pendidikan. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa keputusan ini sejalan dengan keinginan Pemprov Jakarta dan mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan uji coba program sekolah swasta gratis. Di sisi lain, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah memberikan bantuan pendidikan sejak 2022, namun belum dapat mengklaim sebagai sekolah gratis sepenuhnya karena masih ada biaya yang ditanggung orang tua siswa. Kepala Dinas Pendidikan Tangsel, Deden Deni, menjelaskan bahwa mereka menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk implementasi keputusan MK. Meskipun telah memberikan subsidi kepada 92 sekolah swasta, program tersebut masih memerlukan kontribusi dari orang tua, terutama di jenjang SMP. Sementara itu, untuk jenjang SD, daya tampung sekolah negeri di Tangsel dianggap cukup memadai, sehingga keberadaan sekolah swasta lebih bersifat pilihan. Keputusan MK ini diharapkan dapat mempercepat akses pendidikan yang lebih adil dan merata bagi semua siswa.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terkait pendidikan gratis dianggap sebagai langkah penting dalam menjamin hak atas pendidikan bagi semua warga negara. Artikel-artikel dari perspektif ini menekankan bahwa pendidikan dasar harus diselenggarakan tanpa biaya, mencerminkan prinsip universalitas dan non-diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi manusia. Penekanan pada pentingnya regulasi yang jelas dari pemerintah pusat untuk mendukung implementasi keputusan ini juga menjadi sorotan, dengan harapan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, dapat mengakses pendidikan yang layak. Dari sisi Konservatif: Artikel-artikel dari perspektif ini lebih fokus pada tantangan dan proses yang harus dilalui sebelum implementasi pendidikan gratis dapat terlaksana. Mereka menyoroti bahwa pemerintah daerah, seperti Pemkot Tangsel, masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat dan mengingatkan bahwa program bantuan pendidikan yang ada saat ini belum sepenuhnya gratis, karena masih ada kontribusi dari orang tua siswa. Ada juga penekanan pada pengalaman Pemkot dalam memberikan subsidi kepada sekolah swasta, yang dianggap sebagai solusi sementara sebelum regulasi baru diterapkan.