Menaker Yassierli Tegaskan Komitmen untuk Membangun Layanan Ketenagakerjaan yang Bersih dan Bebas KKN melalui Penandatanganan Pakta Integritas

Date: 2025-06-05

Category: Pemerintahan

Rangkuman Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun layanan ketenagakerjaan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam acara penandatanganan Pakta Integritas yang berlangsung pada Kamis, 5 Juni 2025, di Ruang Tridharma Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta. Acara ini melibatkan 127 penanggung jawab Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) serta Lembaga Audit Sistem Manajemen K3. Yassierli menyatakan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam pelayanan publik dan menekankan bahwa Pakta Integritas bukan hanya simbolis, tetapi juga mengikat secara hukum dengan pengawasan yang konsisten. Ia berharap langkah ini dapat menanamkan budaya kerja yang etis, menolak gratifikasi, suap, dan praktik tidak sehat lainnya. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Herda Helmijaya, juga mendukung upaya ini, menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan usaha dan pelayanan publik yang akuntabel.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi dalam pelayanan publik, menyerukan agar layanan ketenagakerjaan bebas dari praktik KKN. Ia mengajak aparatur sipil negara dan penyedia layanan K3 untuk menjadi pelopor dalam menciptakan layanan yang profesional dan etis. Penandatanganan Pakta Integritas dianggap sebagai langkah awal untuk membangun budaya kerja yang menolak gratifikasi dan suap, serta menekankan bahwa pelanggaran terhadap nilai-nilai integritas akan ditindak tegas. Dari sisi Konservatif: Yassierli menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun layanan ketenagakerjaan yang bersih dan transparan. Ia menyatakan bahwa Pakta Integritas bukan hanya simbolik, tetapi juga mengikat secara hukum, dengan pelaksanaan yang akan dipantau secara rutin. Penekanan pada pengawasan yang konsisten dan tindakan tegas terhadap pelanggaran mencerminkan pendekatan yang serius dalam menanggulangi korupsi dan praktik tidak sehat dalam pelayanan publik.