Sidang Hasto Kristiyanto: Ahli Pidana UGM Sebut Tujuan Suap Tidak Perlu Terpenuhi, Kuasa Hukum Soroti Penggunaan Hak Hukum sebagai Perintangan Penyidikan

Date: 2025-06-05

Category: Korupsi

Rangkuman Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, sedang menghadapi sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Hasto ditahan sejak 20 Februari 2025 dan selama masa penahanannya, ia menulis buku berjudul "Spiritualitas PDI Perjuangan" yang dipersembahkan untuk Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. Buku setebal 285 halaman ini menggambarkan semangat perjuangan kader PDI-P dan cita-cita bangsa. Dalam sidang yang berlangsung pada 5 Juni 2025, Hasto dan kuasa hukumnya mempertanyakan beban pembuktian dan tanggung jawab pidana, serta menyoroti bahwa tidak ada saksi yang melihat Hasto terlibat langsung dalam tindakan yang didakwakan. Jaksa KPK juga menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Muhammad Fatahillah Akbar, yang menyatakan bahwa perintah untuk merendam ponsel dapat dianggap sebagai perintangan penyidikan. Hasto didakwa memberikan suap sebesar Rp 600 juta kepada mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk mengurus pergantian antarwaktu anggota DPR. Hasto dan timnya menegaskan bahwa tindakan mereka adalah bagian dari hak hukum dan tidak seharusnya dianggap sebagai perintangan penyidikan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Dalam konteks ini, terdapat penekanan pada pentingnya penggunaan hak hukum dan kebebasan berpendapat. Pihak Hasto menegaskan bahwa melaporkan penyidik yang dianggap tidak profesional kepada lembaga terkait, seperti Dewas KPK dan Komnas HAM, bukanlah bentuk perintangan penyidikan. Mereka berargumen bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Ronny Talapessy menyoroti bahwa jika hak-hak ini dianggap menghalangi penyidikan, maka itu menunjukkan kegagalan dalam menjalankan negara hukum. Dari sisi Konservatif: Dalam perspektif ini, terdapat kekhawatiran mengenai potensi penyimpangan dalam proses hukum. Ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum menyatakan bahwa tindakan melaporkan penyidik dapat dianggap sebagai perintangan penyidikan. Ini menunjukkan bahwa ada pandangan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Hasto bisa merugikan proses hukum yang sedang berlangsung. Ronny, meskipun mempertahankan haknya, tetap dihadapkan pada kritik mengenai dampak dari tindakan tersebut terhadap integritas penyidikan.