Proses Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka: Tuntutan dan Tantangan Hukum

Date: 2025-06-05

Category: Politik

Rangkuman Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengonfirmasi bahwa surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah diterima oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani, pada 26 Mei 2025. Surat tersebut meminta MPR dan DPR untuk segera memproses pemakzulan Gibran, namun saat ini parlemen sedang dalam masa reses, sehingga belum ada tindak lanjut. HNW menjelaskan bahwa proses pemakzulan memerlukan sidang pleno DPR yang dihadiri oleh 2/3 anggota, diikuti oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), sebelum akhirnya dibahas di MPR. Proses ini diperkirakan akan panjang dan kompleks, mengingat dukungan politik yang kuat untuk Gibran dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang mendominasi kursi di DPR. Beberapa fraksi di DPR menyatakan bahwa mereka akan membahas surat tersebut, meskipun ada pandangan bahwa pemakzulan Gibran tidak akan mudah dilakukan. Sementara itu, Projo, organisasi pendukung Gibran, menilai usulan pemakzulan tersebut tidak berdasar dan provokatif, serta meminta agar DPR dan MPR tidak menanggapi surat tersebut.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Terdapat perhatian terhadap proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Beberapa fraksi di DPR menyatakan bahwa meskipun surat tersebut diterima, prosesnya tidak akan mudah dan akan memakan waktu. Ada pengakuan bahwa setiap surat yang masuk akan dibahas oleh DPR, menunjukkan adanya keterbukaan untuk mendiskusikan isu ini. Dari sisi Konservatif: Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa Gibran tidak melakukan tindakan yang dapat menjadi alasan pemakzulan. Mereka menerima surat tersebut namun menekankan perlunya mempelajari kesesuaian dengan konstitusi. Projo juga menyebutkan bahwa surat pemakzulan tersebut tidak penting dan bersifat provokatif, menunjukkan sikap skeptis terhadap tuntutan tersebut.