KPK Tetapkan 8 Tersangka dalam Kasus Pemerasan Pengurusan Izin Tenaga Kerja Asing di Kemenaker

Date: 2025-06-05

Category: Korupsi

Rangkuman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus pemerasan terkait pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang berlangsung antara tahun 2019 hingga 2024. Tersangka terdiri dari pejabat tinggi Kemenaker, termasuk Suhartono, mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dan Haryanto, yang menjabat sebagai Direktur Pengendalian Penggunaan TKA. Proses pemerasan dilakukan dengan cara meminta sejumlah uang dari agen yang mengurus izin TKA, di mana mereka yang tidak membayar tidak mendapatkan informasi mengenai kekurangan berkas atau proses pengajuan izin mereka. KPK mencatat total uang yang diterima dari praktik ini mencapai sekitar Rp 53,7 miliar, dengan rincian penerimaan yang bervariasi untuk masing-masing tersangka. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam pengurusan izin kerja bagi tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal. Dari sisi Konservatif: KPK mengungkapkan adanya delapan tersangka dalam kasus pemerasan di kementerian ketenagakerjaan yang memanfaatkan tenaga kerja asing saat mengurus izin kerja. Para tersangka, termasuk pejabat tinggi kementerian, diduga meminta uang dari agen yang mengurus izin, dengan ancaman denda yang signifikan bagi tenaga kerja asing yang terlambat. Proses pengajuan izin yang seharusnya transparan dan daring, ternyata disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, menunjukkan adanya korupsi sistemik dalam pengelolaan izin kerja. Identitas para tersangka telah diungkap, termasuk pejabat dari berbagai posisi di kementerian.