Reformasi WTO Didorong Indonesia untuk Menghadapi Tantangan Global dan Mempertahankan Sistem Perdagangan Multilateral

Date: 2025-06-05

Category: Bisnis

Rangkuman Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mendorong reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk memastikan relevansinya dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Komitmen ini disampaikan setelah diskusi dengan Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, dan 31 negara anggota kunci lainnya. Pertemuan tingkat menteri ke-14 WTO yang akan berlangsung di Kamerun pada 26-29 Maret 2026 dianggap sebagai momentum penting untuk melakukan perubahan mendasar dalam sistem WTO. Airlangga menekankan perlunya mempertahankan sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dan mengatasi risiko perang tarif serta proteksionisme. Ia juga mencatat bahwa WTO telah berkontribusi dalam menurunkan tarif dan meningkatkan perdagangan global sejak didirikan pada tahun 1995, namun saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakstabilan ekonomi global dan tindakan unilateral dari beberapa negara.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Indonesia mendorong reformasi WTO untuk memastikan relevansi organisasi dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya hasil yang lebih baik dalam pertemuan tingkat menteri ke-14 di Kamerun, dengan fokus pada sistem perdagangan multilateral berbasis aturan. Ada kesepakatan di antara negara-negara anggota bahwa WTO perlu di-reformasi untuk mengatasi isu-isu seperti ketidakstabilan ekonomi global dan tindakan unilateral yang mengganggu kebijakan multilateral. Dari sisi Konservatif: Reformasi WTO dianggap sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi organisasi tersebut, termasuk mandeknya mekanisme penyelesaian sengketa dan perbedaan pandangan terhadap mandat WTO. Airlangga menyoroti bahwa tindakan unilateral dari beberapa negara dapat mendisrupsi kebijakan yang biasanya bersifat multilateral. Pertemuan mendatang di Kamerun diharapkan menjadi momentum krusial untuk melakukan perombakan mendasar terhadap sistem WTO agar tidak menjadi lembaga yang gagal.