Kementerian ATR/BPN Siap Mendukung Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 dan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pembangunan Berkelanjutan

Date: 2025-06-05

Category: Bisnis

Rangkuman Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menyukseskan konferensi internasional mengenai infrastruktur yang dijadwalkan berlangsung pada 11-12 Juni 2025. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR, Harison Mocodompis, menyatakan bahwa kementerian ini berperan aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya dalam aspek pertanahan dan tata ruang. Beberapa isu strategis yang akan dibahas dalam konferensi mencakup pendaftaran tanah, pengukuran perkotaan, tata ruang, pengadaan tanah, dan konsolidasi tanah. Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen untuk menyebarluaskan informasi mengenai manfaat pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan kepada masyarakat, menjadikan konferensi ini sebagai sarana edukasi dan sosialisasi program-program pemerintah. Untuk mendukung tujuan tersebut, kementerian akan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk mendiseminasikan informasi, baik melalui siaran pers maupun konten informasi lainnya di tingkat pusat dan daerah.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan, serta berupaya untuk mendidik masyarakat tentang manfaatnya. Mereka berharap konferensi ini tidak hanya dilihat sebagai acara formal, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat. Penyebaran informasi melalui berbagai kanal komunikasi menjadi fokus utama untuk memastikan masyarakat memahami program-program pemerintah. Dari sisi Konservatif: Kementerian ATR/BPN mengambil peran aktif dalam konferensi ini dengan menyoroti isu-isu strategis seperti pendaftaran tanah dan pengadaan tanah. Mereka berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui proses yang ada di kementerian, menunjukkan tanggung jawab dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan. Penekanan pada peran kementerian dalam pembangunan infrastruktur menjadi sorotan utama.